kumpulan makalah-makalah

BAB I PENDAHULUAN A.                 Latar Belakang Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini manganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Dalam makalah ini, kami akan mencoba memaparkan bagaimana seluk-beluk tentang pertanggungjawaban pidana, bagaimana bentuk-bentuk dan teori pertanggungjawabannya. B.                  Rumusan Masalah 1.       Bagaimana pengertian pertanggungjawaban pidana? 2.       Bangaimana bentuk-bentuk kesa

BAB I PENDAHULUAN A.       Latar Belakang Dana merupakan salah satu inti dan nadi lain dalam segala kegiatan. Begitu juga dalam pengadaan pendidikan. Keuangan tidak bisa dipandang sebelah mata dan dijalankan dengan sembrono. Hal ini dikarenakan segala hal haruslah diberlakukan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia. Mengatur masalah keuangan tentunya bukan sesuatu yang mudah, sekalipun jika sudah mengerti konsepnya menjadi bukan hal yang sulit. Sebagaimana kata Sagala, 2007. yang dikutip oleh Baharudin dan Makin dalam Manajemen Pendidikan Islam, bahwa dalam operasionalisasi pendidikan, masalah dana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Adapun yang dimaksud biaya ( cost ) adalah sejumlah dana baik langsung maupun tidak langsung, diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, dan orang tua) yang diperuntukan bagi penyelenggara sekolah. [1] Bagaimana agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan bisa berguna